Infoacehtimur.com, Politik – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRK pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Aceh Timur.
Sidang tersebut untuk Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel 3 MK, yang digelar pada Selasa (30/4/2024) pagi.
Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Pemohon dalam perkara ini adalah Subki Tgk. Jek, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten I Kota (DPRK) Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dari Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh).
BACA JUGA: Anggaran Pengawasan Pilkada 2024 di Aceh Ditetapkan Rp48,9 Miliar
BACA JUGA: Berikut Syarat Calon Independen Pilkada 2024 yang Harus Dipenuhi
Maya Indrasari selaku kuasa hukum mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara yang menurut Pemohon benar dengan yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum).
Berdasarkan perbandingan Formulir Model C. Hasil – DPRK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK dari dua kecamatan di Dapil Aceh Timur 2, yaitu Peureulak Timur dan Ranlo Peureulak.
Terdapat selisih suara atau penggelembungan suara yang menguntungkan Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera nomor urut 5 atas nama Muhammad Daud sebanyak 77 suara.
Penambahan suara ini menyebabkan Calon Legislatif nomor urut 1 (Pemohon) kehilangan kursi di DPRK Aceh Timur.
“Terjadi penggelembungan suara oleh Caleg PAS nomor urut 5 di dua kecamatan Peureulak Timur dan Ranlo Peureulak,” ungkap Maya Indrasari.
Menurut Pemohon, penambahan suara terhadap Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera Nomor urut 5 atas nama Muhammad Daud dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK tidak sesuai dengan formulir Model C hasil Salinan DPRK.
Atas dasar dalil yang disampaikan, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang.
Pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranlo Peureulak didaerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.***
Sumber : Mahkamah Konstitusi RI | Editor : ILham