Infoacehtimur.com, Internasional – Pemerintah Vietnam baru-baru ini mengumumkan rencana untuk melakukan efisiensi dengan menggabungkan beberapa kementerian dan memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengalihkan anggaran dari birokrasi ke proyek pembangunan.
Menurut pencarian infoacehtimur.com penggabungan ini dilakukan di beberapa kementerian antara lain, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi, Akan menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Kementerian Transportasi dan Kementerian Konstruksi, Akan digabung untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, Akan menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dan Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Akan digabung untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Kabinet Gemuk Halangi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Baca Juga: Pengadilan Vietnam Vonis Mati ‘Crazy Rich’ Pelaku Korupsi Rp192 Triliun
Baca Juga: Aceh Terima Pasokan 6 Ton Beras Impor dari Negara Vietnam
Baca Juga: Laba Bersih MEDCO Rp 1 Triliun Lebih Selama Januari-April 2024
Pemerintah Vietnam juga berencana untuk memangkas jumlah PNS sebesar 15-20% untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengalihkan anggaran ke proyek pembangunan yang lebih penting.
Selain itu, Vietnam juga telah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% dan memperpanjang kebijakan ini hingga akhir Juni 2025. Pengurangan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing ekonomi Vietnam.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Vietnam ini berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Indonesia baru saja menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menambah jumlah kementerian menjadi 46 dari 36 kementerian di era Presiden Joko Widodo.