Infoacehtimur.com | Aceh Timur— Lima bulan berlalu sejak banjir merendam Aceh Timur, baru kali ini seluruh pihak duduk semeja. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPB dan Dinas Sosial untuk membedah lambannya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
RDP berlangsung di Ruang Siang “B” DPRK Aceh Timur, Kamis (23/4/2026) pukul 14.00 WIB. Forum dipimpin Ketua Komisi Zulfahmi, S.H., didampingi Wakil Ketua Abdul Muthalib, S.T., Sekretaris Jalaluddin, S.H.I., serta anggota Muzakir, H. Tarmizi Daud, S.E., Dedy Syahputra, dan Zulmi.
“Kenapa Baru Sekarang Kita Bertemu?” Membuka forum, Zulfahmi langsung menohok: lambatnya progres rekonstruksi pascabanjir. “Fokus apa saja tahap rekon selama ini,” tanyanya pelan tapi tegas.
Baca Juga: Syarat Pengajuan Bantuan Dampingan Pengobatan Ke Dinas Sosial Aceh Timur
Baca Juga: Video: Ratusan Emak-Emak Demo di Aceh Timur, Tuntut Kejelasan Data Korban Banjir
Ia tak menutupi rasa kecewa. Butuh lima bulan sampai semua pemangku kepentingan bisa duduk bersama membahas nasib korban banjir. “5 bulan banjir telah berlalu, baru hari ini kita bisa duduk bersama dan berbagi keluh kesah. Tapi saya percaya, kalau mulai sekarang kita kolaborasi, belum terlambat untuk memperbaiki,” ucap Zulfahmi.
Selama ini, DPRK justru yang paling sering didatangi warga. Keluhan soal bantuan yang tak kunjung datang, data yang simpang siur, semua diarahkan ke dewan. Padahal, Zulfahmi menyebut DPRK sejak awal tidak dilibatkan dalam penanganan. “Saya banyak menerima pertanyaan dan keluhan warga soal bantuan banjir. Padahal DPRK tidak ada keterkaitan dan tidak diikutsertakan memecah masalah yang terjadi.”
RDP membuka fakta pahit: data antara Dinas Sosial dengan BPBD/BNPB tidak sinkron. Bagi Zulfahmi, ketimpangan data ini jadi biang lambatnya penyaluran bantuan dan rekonstruksi.
Halaman Selanjutanya