Infoacehtimur.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menyurati Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pengelolaan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman, surat tersebut berisi empat permintaan khusus.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Ada empat poin yang disampaikan. Sekarang kita menunggu respon pemerintah pusat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin.
Nurlis menjelaskan, surat ke Presiden Prabowo ini juga sebagai respon terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terhadap (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman. Sebelumnya, Menteri Bahlil menyetujui PoD I pengolahan gas mentah dilakukan dengan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut. Pemerintah Aceh menilai sistem tersebut mengabaikan potensi industri di Aceh.
Surat “respon” Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Perihalnya terkait peninjauan dan revisi persetujuan rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Nurlis menyebutkan, adapun empat poin inti dalam surat Gubernur Aceh tersebut yakni, pemerintah Aceh mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat (Onshore) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL.
Kemudian, pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil yang terdapat dalam PoD I masih perlu ditinjau ulang. Artinya, dapat dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh.Selanjutnya, Gubernur Mualem berharap Presiden Prabowo bersedia mengarahkan Menteri ESDM meninjau dan merevisi Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman.
“Poin terakhir dalam surat Gubernur Aceh ke Presiden yaitu meminta alokasi jumlah minyak dan gas bumi untuk Aceh,” ujarnya.
Lapangan gas Tangkulo, salah satu titik dari 6 blok migas Andaman ini diproyeksikan memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Sisanya dinilai membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir.