Infoacehtimur.com | Nasional – Di tengah sorotan terhadap kualitas Data Desil masyarakat yang berantakan, Badan Pusat Statistik (BPS) justru mengajukan tambahan anggaran fantastis sebesar Rp1,473 triliun untuk kebutuhan kegiatan statistik tahun 2027.
Permintaan itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu 2 September 2026.
Amalia mengatakan pagu anggaran BPS dalam Nota Keuangan 2027 sebesar Rp6,4 triliun belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas lembaganya secara optimal.
“Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” kata Amalia.
Dari total tambahan Rp1,473 triliun yang diajukan, rinciannya, Rp546 miliar untuk dukungan manajemen. Rp926 miliar untuk kegiatan statistik.
Baca Juga: BPS Rilis Indeks Kebahagiaan. Yuk, Intip Provinsi Paling ‘Kurang Bahagia’
Baca Juga: Angka Kemiskinan Aceh Naik Tembus 713 Ribu Jiwa, Bps: Dipicu Dampak Bencana
Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup dan pola konsumsi masyarakat yang menjadi basis penghitungan inflasi. BPS menargetkan survei dilakukan di seluruh 514 kabupaten/kota pada 2027.
“Dengan begitu nantinya kami bisa menghadirkan inflasi untuk tidak hanya 38 provinsi tetapi juga untuk 514 kabupaten/kota,” ujar Amalia.
BPS juga menyoroti kondisi kantor di daerah. Amalia menyebut banyak kantor BPS rusak parah dan tidak layak pakai sehingga butuh perbaikan segera.
Namun usulan tambahan anggaran itu langsung disorot DPR. Pasalnya, kualitas Data Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional / DTSEN yang jadi dasar bansos masih dinilai amburadul.
Anggota Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta BPS segera memperbaiki data desil yang banyak tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
DPR memberi tenggat maksimal 2 minggu untuk menuntaskan perbaikan setelah masyarakat mengajukan sanggah melalui kanal yang disediakan BPS.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” kata Hadrian.
Menurutnya, pemutakhiran data harus dilakukan berkala agar DTSEN tidak tertinggal dari kondisi sebenarnya. Ketepatan data ini sangat menentukan apakah bantuan sosial tepat sasaran atau tidak.
Situasi ini memicu kritik publik. Di satu sisi data yang digunakan pemerintah untuk bansos dinilai ngawur, di sisi lain lembaga pengumpul data meminta tambahan anggaran hampir Rp1,5 triliun.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan final DPR terkait persetujuan tambahan anggaran BPS 2027.