OPINI
Oleh: Masri,SP/ Journalist (Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh)
Aceh Timur, 8 Juli 2026
Banjir besar yang melanda Aceh Timur pada akhir tahun 2025 sempat menjadi ujian berat bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, dan tempat tinggal yang bernilai ratusan miliar rupiah sudah cukup membebani. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa sejak awal tahun 2026 hingga pertengahan tahun ini, daerah ini seolah tidak punya waktu untuk bernapas lega. Satu per satu isu, konflik, dan kasus hukum bermunculan secara beruntun, membentuk gambaran yang tidak sehat bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat daerah.
Dimulai dari konflik agraria yang melibatkan warga Banda Alam dan PT Bumi Flora. Sengketa lahan yang melibatkan ribuan hektare tanah dan lebih dari 1.500 kepala keluarga ini bukan hal baru, namun meledak kembali justru di saat masyarakat membutuhkan ketenangan untuk memulihkan kehidupan. Ketegangan hingga berujung pada aksi unjuk rasa dan gejala anarkis menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah secara damai dan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak diselesaikan dengan keadilan, benih perselisihan ini akan terus tumbuh dan merugikan semua pihak.
Tak lama kemudian, perhatian publik teralihkan pada isu yang menghebohkan dunia maya, dugaan perselingkuhan yang melibatkan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al‑Farlaky. Isu yang awalnya hanya menjadi perbincangan biasa, kemudian memanas hingga berujung pada saling melaporkan ke kepolisian. Sebagai pemimpin daerah yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana, hal ini tentu sangat disayangkan.
Guncangan belum berhenti. Pada akhir Juni 2026, suasana politik pun ikut memanas. Pelantikan Pengurus DPW Partai Aceh di Idi Rayeuk berubah menjadi adu argumen dan bentrokan fisik. Puluhan kader, mayoritas mantan kombatan GAM, menolak pelantikan tersebut dengan alasan tidak sesuai AD/ART karena tanpa menggelar Musyawarah Wilayah. Pernyataan Muhammad Fadhil yang menanyakan “untuk apa dibuat aturan jika tidak dijalankan?” adalah pertanyaan sederhana namun menohok. Ini menjadi cerminan adanya pertarungan pengaruh dan kekuasaan yang lebih luas, yang dikhawatirkan mengesampingkan kepentingan partai dan masyarakat.
Belum sempat debu mereda, muncul kembali insiden yang memalukan, dugaan Pantup Bupati dari Satuan Brimob berinisial (RS) mencekik Ketua Komisi DPRK Aceh Timur Sayed Fareza Azmi, dalam perselisihan Ini mencerminkan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif sekaligus potensi pelanggaran hukum yang jelas.
Di saat yang sama, kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Idi Tunong turut menambah daftar panjang masalah yang terjadi. Kasus ini mengingatkan bahwa perlindungan warga negara, terutama anak‑anak, masih memiliki celah yang harus segera ditutup.
Jika dirangkai satu per satu, ada benang merah yang terlihat jelas, konsentrasi energi dan perhatian pemimpin serta aparat justru terpecah belah menghadapi masalah yang bermunculan, sementara tugas pokok memulihkan kondisi pascabencana dan membangun kesejahteraan terabaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan pun perlahan tergerus.
Aceh Timur membutuhkan ketenangan, kepastian hukum, dan kepemimpinan yang berintegritas. Rangkaian masalah ini tidak akan selesai hanya dengan didiamkan atau diselesaikan secara sepihak. Diperlukan sikap terbuka, ketaatan pada aturan, serta prioritas yang jelas, kepentingan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun kekuasaan semata. Jika tidak, dampak buruknya akan dirasakan bukan hanya hari ini, tetapi juga menjadi preseden buruk terhadap kredibilitas Aceh Timur di mata pemerintah Pusat, investor maupun iklim ekonomi.