Infoacehtimur.com, Langsa – Sudah lebih dari tiga bulan sejak Pilkada Serentak 27 November 2024 digelar, namun Kota Langsa masih terkatung-katung tanpa pemimpin definitif.
Di saat daerah lain di Aceh sudah melantik kepala daerah mereka, Langsa justru terjebak dalam drama politik yang tak berkesudahan.
Warga semakin gelisah. Pegawai negeri mulai merasakan dampaknya—Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tertahan, keputusan anggaran terhambat, proyek-proyek strategis terancam mandek.
Sementara itu, DPRK Langsa masih berkutat dalam tarik-ulur kepentingan politik yang justru menjadikan masyarakat sebagai korban.
BACA JUGA: Intrik Politik dan Pusaran Birokrasi di Balik Penundaan Pelantikan Wali Kota Langsa
BACA JUGA: Ruang Kerja Ketua DPRK Langsa Disegel, Manuver Politik Koalisi Kalah?
Jeffry Sentana: “Kami Menang, Tapi Kapan Dilantik?”
Wali Kota Langsa terpilih, Jeffry Sentana, tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Suaranya terdengar berat saat memberikan pernyataan, seolah menahan amarah yang sudah lama membuncah.
“Saya pasrahkan pada Allah. Kami sudah berjuang, berkonsultasi, dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, tapi yang kami dapatkan hanyalah ketidakpastian. Ini sangat mengecewakan!” ujar Jeffry, dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).
Jeffry dan pasangannya, M. Haikal, telah melalui semua tahapan sesuai aturan. Mereka meraih 31.916 suara sah, memenangkan Pilkada dengan dukungan koalisi besar.
Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan kemenangan mereka melalui putusan dismissal pada 4 Februari 2025. Seharusnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda pelantikan.
Tapi faktanya, Langsa menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki jadwal pelantikan. Kabupaten Aceh Timur saja, yang masih menghadapi sengketa di MK, sudah lebih dulu melantik kepala daerahnya. Lalu, ada apa dengan Langsa?
Kisruh DPRK: Politik yang Mengorbankan Rakyat
Di balik semua ini, ada tarik-menarik kepentingan yang kian nyata. Kisruh internal DPRK Langsa, yang salah satunya ditandai dengan penyegelan ruang kerja Ketua DPRK Melvita Sari, pada 6 Februari 2025, kini terbukti berdampak luas.
BACA JUGA: Sempat Disegel, Ruang Ketua DPRK Langsa Kembali Dibuka Bersama
Belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Tata Tertib (Tatib) DPRK Langsa disebut-sebut sebagai alasan utama penundaan pelantikan. Namun, Jeffry menegaskan bahwa ini bukan alasan yang sah.
“Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya Langsa yang belum punya jadwal pelantikan. Ini sangat mengkhawatirkan! Kami hanya ingin memastikan amanah rakyat tidak dihambat oleh kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Sementara para politisi masih beradu kepentingan, di lapangan, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Seorang pegawai negeri yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya.
“Kami butuh kejelasan. Banyak kebijakan tertunda, termasuk pembayaran tunjangan. Situasi ini bukan hanya membuat kami gelisah, tapi juga mengganggu roda pemerintahan,” ujarnya.
Bahkan di sektor pembangunan, ketiadaan pemimpin definitif membuat banyak program terhenti. Pedagang, pengusaha kecil, dan investor mulai ragu untuk menjalankan rencana mereka.
Apakah ada Fraksi yang Merasa Tidak Diuntungkan dengan Kemenangan Jeffry Sentana?
Jika Jeffry-Haikal akhirnya dilantik dalam kondisi pemerintahan yang penuh ketidakpastian tanpa Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tanpa anggaran yang disahkan, dan tanpa dukungan DPRK yang solid, mereka akan menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bukannya langsung bekerja untuk rakyat, mereka justru akan sibuk memadamkan krisis yang sudah diciptakan sebelum mereka menjabat.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mereka, tetapi juga membuka celah bagi lawan politik untuk menyerang.
Setiap program yang tersendat akan dijadikan bahan untuk menggiring opini bahwa Jeffry-Haikal tidak mampu memimpin.
Jika masyarakat mulai kecewa dalam satu atau dua tahun pertama, maka skenario berikutnya sudah bisa ditebak, lawan politik akan lebih mudah merebut kekuasaan di periode berikutnya.
Ini bukan sekadar keterlambatan administratif atau tarik-ulur aturan di DPRK. Ini adalah permainan politik tingkat tinggi, penundaan pelantikan hanyalah langkah awal dalam upaya menggagalkan pemerintahan Jeffry-Haikal dari dalam.
Dalam laporan berikutnya, akan membahas peran DPRK Langsa dan siapa saja yang sebenarnya diuntungkan dari kekacauan ini.